June 28, 2016

Gagal Empati pada Korupsi?

Gus Bowii

Makin kuatnya upaya pemberantasa korupsi di Indonesia sepertinya tidak lantas mengurangi  atau menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Pengungkapan kasus-kasus korupsi dan penangkapan koruptor yang makin banyak dan level pelaku yang makin tinggi posisinya, ternyata diikuti juga dengan tetap banyaknya kasus korupsi baru. Baik di level daerah maupun di level nasional, di kalangan eksekutif maupun legislatif, bahkan di kalangan penegak hukum: jaksa, hakim yang menangani kasus korupsi, dan kepolisian dengan kasusnya terkini “Pengadaan Simulator SIM”.

Pengungkapan kasus-kasus korupsi serta penahanan para pelaku korupsi sedikit banyak memunculkan keprihatinan atau empati pada nasib koruptor dan keluarganya, baik dari publik maupun sahabat, kerabat dan familinya. Penahanan para pelaku korupsi membuatnya kehilangan banyak hal, jabatan dan kekuasaan, kebebasan, kedekatan dengan keluarga, dan lain-lain termasuk akses pada sumberdaya negara negara. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran para penyelenggara negara kalau-kalau menjadi tersangka korupsi dan mengalami nasib ‘sial’ seperti para koruptor terdahulu –ditangkap, diadil dan dipenjara, kehilangan kekuasaan dan akses untuk eksplorasi sumberdaya negara  dan nasib keluarga menjadi sulit.

Upaya untuk mempertahankan ruang dan akses untuk melakukan korupsi belakangan semakin masif dan dikhawatirkan makin terintegrasi. Di kalangan pembuat undang-undang ada upaya mengurangi wewenang KPK, sementara di kalangan penegak hukum perlawanan terhadap pemberantasan korupsi diduga kuat dilakukan melalui upaya kriminalisasi KPK, baik komisioner maupun penyidiknya. Dari kasus-kasus pembelaan terhadap koruptor  maupun penggalangan opini publik dan penggalangan massa untuk membela KPK, empati atas fenomena korupsi masih diarahkan pada mereka yang ada di atas panggung permainan, yaitu: (1) pelaku korupsi, (2) lembaga pemberantas korupsi, (3) pembuat regulasi tentang korupsi, (4) penegak hukum, maupun  (5) pengadil kasus-kasus korupsi. Seolah masalah korupsi berdiri sendiri dalam 2 kubu: (1) harus diberantas atau peluangnya perlu dipertahankan sebagai insentif bagi yang kekuatan politik dan dipercaya oleh rakyat melalui pemilu.

Ada tidaknya korupsi atau besar kecilnya uang negara yang dikrupsi, memberikan dampak yang luas bagi kehidupan bangsa, terutama bagi masyarakat miskin. Setidaknya, uang negara yang dikorupsi bisa menurunkan kemampuan negara dalam menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar bagi warga negara, terutama masyarakat miskin. Sepertinya para koruptor belum punya pemahaman bahwa uang negara yang mengalir ke rekening pribadinya bisa membuat masyarakat menjadi makin miskin. Bahkan cengkeraman rantai siklus kemiskinan kepada keluarga miskin makin kuat. Rendahnya atau tidak adanya pemahaman tentang efek korupsi dan kemiskinan ini tentu saja menghambat tumbuhnya empati penyelenggara negara agar mengalokasikan uang negara untuk membebaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Perspektif “memenuhi hak dasar warga negara dengan uang negara” dikalahkan oleh perspektif “memperkaya diri dengan uang negara”.

Di tataran regulasi, komitmen negara untuk memastikan warga negara mendapatkan hak-hak dasar sangat kuat. UUD 1945 sudah diamandemen dan mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut. Ini bisa dilihat pada pasal 28 yang menyatakan jaminan tentang Hak Asasi Manusia ke dalam 10 pasal baru dari 28 A sampai dengan 28 J. Di paruh kedua tahun 2005 penyelenggara Negara RI juga meratifikasi Perjanjian  Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 tahun 2005. Pengesahan ini merupakan sikap jelas bahwa penyelenggara negara Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan bermutu, layanan kesehatan memadai, tempat tinggal layak, maupun pekerjaan yang layak bagi  warga negara. Bagi keluarga miskin difasilitasi modal untuk mengembangkan usaha dan maupun keterampilan kerja  agar bisa membebaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Komitmen tersebut juga nampak pada alokasi anggaran untuk layanan  pendidikan dan kesehatan. Meskipun begitu, komitmen pemenuhan hak warga negara dan memfasilitasi keluarga miskin bebas dari rantai kemiskinan masih bersaing dengan hasrat untuk korupsi, -baik untuk kesejahteraan pribadi maupun kebutuhan modal politik. Dalam konteks ini kemiskinan bukan cuma tidak mendapatkan empati, bahkan justru menjadi pesaing bagi koruptor karena bisa mempersempit kesempatan korupsi. ***