June 28, 2016

Membongkar Rantai Kemiskinan

Gus Bowii

Dalam 10 tahun terakhir, komitmen negara untuk mengentaskan kemiskinan membesar secara signifikan. Dari aspek anggaran komitmen pemerintah RI untuk upaya ini sangat tinggi, dari tahun 2004 sampai 2011, alokasi untuk pengentasan kemiskinan meningkat drastis sebesar 400%. Hanya saja besarnya anggaran tersebut tidak diimbangi penurunan angka kemiskinan, dalam periode yang sama angka kemiskinan di Indonesia hanya turun sebesar 3,37%. Kuat diduga target Milenium Development Goal untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia menjadi sebesar 7,5% di tahun 2015 tidak akan tercapai.

Menimbang sinyal tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar di APBN tahun 2013. Untuk tahun 2013 sudah dianggarkan sebesar 106.8 triliun yang 2 kali lipat dari anggaran pengentasan kemiskinan di tahun 2007 yang sebesar 53,1 Triliyun. Untuk tahun 2014 mendatang, upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan menjadi fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, bersama dengan upaya pengurangan pengangguran dan stabilitas harga. Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Armida di awal April 2013 menyatakan bahwa pemerintah RI ingin betul-betul mencapai target peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunkan angka kemiskinan sampai level 10 persen di akhir 2014.

Lingkar Setan Kemiskinan
Tantangannya, pengentasan kemiskinan tidaklah semudah menentukan jumlah alokasi anggaran dan menetapkan target-target persentasi yang harus dicapai. Seringkali kemiskinan tidaklah sesederhana tampaknya, ada aspek laten yang perlu lebih dipahami. Kemiskinan bisa dipahami sebagai kondisi dimana keluarga mempunyai pemghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari kemiskinan. Keluarga miskin terjebak dalam 2 lingkaran yang membuat mereka sulit bebas dari jerat kemiskinan. Jebakan pertama, mereka mempunyai keterbatasan absolut untuk meningkatkan status ekonominya. Kapasitas yang terbatas menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapat upah layak. Di sisi lain mereka juga lebih sulit lagi untuk mengembangkan usaha mandiri untuk keuntungan memadai. Selain terbatas kemampuan teknis, kebanyakan keluarga miskin tidak punya tabungan untuk modal usaha dan juga tidak punya aset layak yang bisa dijadikan agunan untuk meminjam uang dari bank.

Jebakan kedua, keluarga miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anaknya menjadi manusia dewasa yang berkualitas. Keluarga miskin banyak yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat, banyak yang dekat dengan potensi bencana. Kebanyakan keluarga miskin sulit mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, serta sulit memenuhi standar makanan bergizi untuk anak-anaknya. Di beberapa daerah fenomena ini manifes dalam kejadian busung lapar yang mengenaskan. Hal tak kalah penting lain yang menjadi jebakan kemiskinan adalah keluarga miskin sulit untuk mengakses pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya karena kemampuan keluarga yang terbatas.

Kondisi kesehatan dan gizi yang di bawah standar serta keterbatasan akses pada pendidikan berkualitas menjadikan mayoritas anak keluarga miskin terhambat untuk berkembang menjadi manusia dewasa yang kompetitif. Bisa disimpulkan bahwa selain gagal menyediakan lapangan kerja dan kesempatan mengembangkan usaha bagi keluarga-keluarga miskin, pemerintah juga gagal menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak keluarga miskin untuk berkembang menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.

Memutus Siklus Kemiskinan
Ada dua jalur yang harus dibangun secara paralel untuk memfasilitasi keluarga miskin agar bisa terbebas dari kemiskinan. Pertama, kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga miskin, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun memfasilitasi keluarga miskin untuk mengembangkan usaha mandiri yng mampu memberikan profit yang layak. Kedua, kebijakan yang memastikan anak-anak dari keluarga miskin di mana pun berada bisa hidup di lingkungan yang sehat, mendapatkan asupan gizi yang memadai, mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bisa mengakses pendidikan minimal untuk bisa masuk dunia kerja atau mampu mengembangkan diri sebagai manusia dewasa yang mumpuni.

Dua jalur ganda tersebut sebenarnya sudah menjadi komitmen negara Republik Indonesia.  Secara peraturan perundang-undangan, komitmen ini nyata dengan adanya ratifikasi perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU Nomor 11 tahun 2005. Dengan mengesahkan perjanjian internasional ini Pemerintah RI berjanji untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, diantaranya sangat berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, yaitu jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak (pasal 6), hak atas standar kehidupan yang memadai (pasal 11), hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi (pasal 12), dan hak atas pendidikan (pasal pasal 13 dan pasal 14).

Lebih mendasar lagi komitmen ini juga tertuang di dalam UUD 1945 hasil 4 kali amandemen. Di pasal 28 a sampai 28 j, jelas dinyatakan komitmen negara RI untuk menjamin pemenuhan hak warga negara. Di tataran lebih kongkret, komitmen ini tampak dari program-program pengentasan kemiskinan dan program-program yang memastikan keluarga miskin mendapatkan pelayanan dasar. Ada program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, salah satunya PNPM Mandiri, ada program untuk pendidikan (BOS), ada program layanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) dan lain-lain.

Hanya saja, hingga kini komitmen besar dalam upaya pengentasa kemiskinan dengan jalur ganda tersebut masih bertumpu pada komitmen pemerintah pusat dan banyak yang masih bersifat programatik. Komitmen pemerintah daerah masih terbatas, padahal pelayanan publik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Ada beberapa daerah yang membuktikan komitmen memberikan layanan kesehatan dan pendidikan melebihi standar nasional, tapi sejauh ini masih di skala percontohan, dalam arti masih dilakukan oleh sangat sedikit daerah. Sudah begitu, praktek-praktek baik ini belum dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah tertinggal yang angka kemiskinannya tinggi.

Hal ini tentu saja berbahaya. Di satu sisi pelayanan publik bagi masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, cenderung masih dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak bisa lebih memahami tantangan dan potensi riil di daerah. Bahaya lain juga tersimpan di dalam sifat upaya penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar melalui pelayanan publik yang bersifat programatik. Program-program pengentasan kemiskinan ada masanya berakhir dan upaya pengentasan kemiskinan bisa kembali pada kondisi sebelum program diselenggarakan.

Upaya Sistemik dan Berkelanjutan
Agar capaian-capaian upaya pengentasan kemiskinan bisa memberikan pengaruh lebih besar, perlu dilakukan upaya lebih sistemik. Ada beberapa hal yang penting dilakukan: Pertama, program-program yang sedang berjalan diupayakan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan di daerah, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kedua, Komitmen pemenuhan hak dasar dan pengentasan kemiskinan harus menjadi komitmen kongkret elit politik daerah dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini akan menjadi regulasi yang menjamin upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar melalui pelayanan publik tetap berjalan, tidak tergantung pada partai yang dominan di parlemen dan kepala daerah yang terpilih. Ketiga, harus ada lembaga kuasi negara yang menjamin komitmen di dalam rencana pembangunan dan regulasi berjalan. Lembaga ini harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk terlibat dan menjadi representasi dari masyarakat sipil sebagai entitas pemilik hak yang harus dipenuhi oleh negara. Keempat, komitmen alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan melalui jalur ganda tersebut harus dimandatkan di dalam peraturan daerah.   

Dengan upaya sistemik melalui Rencana Pembangunan, Peraturan Daerah, kelembagaan dan kebijakan anggaran, upaya pengetasan kemiskinan akan berjalan secara reguler, kontinyu, menghasilkan dampak akumulatif serta tidak tergantung pada kebaikan figur pemimpin yang niscaya berubah.***