October 13, 2017

Rahasia Lima Desa di Masa Majapahit

Agus Wibowo

Pada awal 2014 lalu Pemerintah RI menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mulai berlaku pada tahun 2015. Disahkannya Undang-Undang ini diharapkan menjadi titik awal berkembangnya kemandirian desa-desa di Indonesia. Di dalam pasal 4 UU ini, salah satu tujuan penataan desa disebutkan untuk “meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, sebagai bagian dari ketahanan nasional”. Tulisan ini dimaksudkan sebagai inspirasi tentang desa mandiri yang ada di Jaman Majapahit.
Dalam sejarah Kerajaan Majapahit disebut beberapa nama desa, diantaranya Desa Kudadu, Desa Sukamerta, Desa badander, Desa Wringin Pitu, dan Desa Jiwu. Desa Kudadu dan Desa Sukamerta diketahui karena kedua desa ini mendapatkan penghargaan dari Rajasa Jayawardhana, atau Raden Wijaya, sebagai daerah perdikan yang masing-masing dikukuhkan dengan Prasasti Kudadu dan Prasasti Sukamerta. Desa Badander diketahui perannya dalam sejarah Majapahit karena menjadi tempat persembunyian Raja kedua Majapahit, Jayanegara waktu terjadi pemberontakan Kuti yang berhasil menguasai istana kerajaan di Trowulan. Desa Wringin Pitu dikenal karena dikukuhkan menjadi daerah perdikan oleh Raja Majapahit ke-8, Kertawijaya. Yang terakhir Desa Jiwu tertulis di dalam Prasasti Jiwu yang diberikan oleh nGirindrawardhana, raja terakhir Majapahit.

Desa-desa tersebut mempunyai jasanya masing-masing sehingga layak mendapatkan penghargaan dari kerajaan. Dalam Prasasti Kudadu yang dibuat pada tahun 1294 menyebutkan bahwa “para pejabat di Kudadu mendpat anugerah raja adalah karena mereka telah berjasa memberikan perlindungan dan bantuan bagi raja sewaktu belum menjadi raja dengan nama Nararyya Sanggramawijaya”. Perlindungan pemerintah desa Kudadu ini dilakukan ketika Raden Wijaya dikejar oleh Pasukan Jayakatwang sewaktu melakukan penyerangan ke Istana Singasari yang menyebabkan tewasnya Raja Kertanegara. Berkat perlindungan pemdes selama bersembunyi di Desa Kudadu, Raden Wijaya berhasil menuju ke pantai untuk melanjutkan pelarian dengan berlayar ke Sumenep di Ujung timur Madura.

Kisah Desa Sukamerta juga berkaitan dengan pelarian Raden Wijaya yang dikejar-kejar pasukan Jayakatwang. Bedanya, apabila pemerinah desa Kudadu memberikan perlindungan selama persembunyian, Kepala Desa Sukamerta ikut dalam pelarian Raden Wijaya, bahkan ikut sampai mengarungi laut menuju ujung timur Pulau Madura untuk meminta perlindungan kepada Aria Wiraraja. Penghargaan kepada Desa Sukamerta dikukuhkan melalui Prasasti Sukamerta yang dibuat oleh Raden Wijaya pada tahun 1296.

Desa Badander disebutkan di dalam kitab Pararaton sebagai tempat raja Jayanegara diungsikan oleh Gajahmada sewaktu pemberontakan Kuti berhasil menguasai istana majapahit. Selama Raja Jayanegara disembunyikan di Desa Badander, Gajahmada melakukan strategi penggalangan keluarga dan pejabat Kerajaan Majapahit sampai bisa menumpas pemberontakan Kuti, dan Raja Jayanegara bisa kembali menduduki tahta di istana Majapahit. Hanya saja tidak ditemukan prasasti atau pengukuran penghargaan bagi desa yang terletak di wilayah Mentahun atau Kabupaten Bojonegoro kini.

Desa Wringin Pitu diberikan penghargaan oleh kerajaan karena peran desa ini sebagai salah satu tempat pemujaan bagi ayah Hayamwuruk wafat yang wafat di sana. Penetapan penghargaan menjadi perdikan dharma Rajasakusumaputra sudah ditetapkan oleh neneknya Sri Rajasaduhiteswari, tetapi baru dibuat prasastinya pada tahun 1447 oleh Raja ke-8 Kertawijaya.

Penghargaan kepada Desa Jiwu diberikan oleh Girindrawardhana, Raja Majapahit terakhir, pada tahun 1486 melalui Prasasti Jiwu.  Anugerah yang diberikan berupa tanah di Trailokyapuri kepada seorang brahmana terkemuka, Sri Brahmaraja Ganggadara yang telah berjasa kepada raja pada waktu perang melawan Raja Majapahit yang bertahta di Trowulan, Bre Kertabhumi pada tahun 1478. Berkat kemenangan ini, Girindrawardhana yang bertahta di Daha berhasil menyatukan kembali Majapahit di bawah pemerintahannya.

Di mana kemandirinya?

Desa-desa yang dikukuhkan menjadi desa perdikan atas jasa-jasanya mendapatkan beberapa hak, salah satunya menurut Prasasti Wringin Pitu diantaranya, diberikan hak atas lahan lebih luas, dibebaskan dari pajak dan pungutan, dan boleh mengadakan pengadilan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di dalam wilayah tersebut. Dengan diberikan lahan lebih luas dan dibebaskan dari keharusan membayar pajak dan upeti, desa mempunyai kemandirian untuk mengembangkan ekonomi desa. Diberikannya hak bagi pemerintah desa untuk membuat pengadilan di level desa untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat desa untuk menyelesaikan tindak kriminal, konflik atau gangguan keamanan lain di level desa sedari dini.

Kini desa-desa di Indonesia diberikan otonomi yang luas melalui UU tentang desa dan diberikan juga transfer dana lebih besar, baik alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun proporsi minimal 10% dari dana perimbangan daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dengan alokasi dan menguatkan kemandirian  yang besar, desa desa bisa membangun kemandirian dalam membangun tradisi dan budaya, memanfaatkan potensi desa menjadi produk khas desa, menguatkan ekonomi desa dan meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih menjangkau masyarakat marginal, juga untuk menguatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.

Nah, seperti apa kemandirian yang berkaitan dengan katahanan sosial budaya ini? Hal ini paling tidak berkaitan dengan kemampuan desa dalam mencegah dan menhadapi ancaman yang bisa merusak kemandirian ekonomi dan ketenteraman masyarakat, seperti: bencana alam/sosial, tindak kriminal, maupun tindak kekerasan di masyarakat –terutama kekerasan kepada perempuan dan anak. Seperti desa perdikan di masa Majapahit yang bisa melaksanakan pengadilan sendiri untuk tindak kejahatan atau konflik yang terjadi desa, desa yang mandiri sangat penting punya institusi yang mampu berperan mencegah dan menghadapi bencana, serta mampu berperan mencegah dan menangani tidak kriminal, maupun meresolusi konflik di desa, yang terhubung dengan institusi serupa yang sudah ada di level daerah.

Kemandirian sosial budaya sangat penting karena bisa melindungi kemandirian ekonomi desa, yang bisa runtuh dalam waktu singkat apabila tidak punya kemampuan melakukan mitigasi bencana dan tindak kriminal –baik untuk mencegah maupun menghadapi dan mengurangi dampak. ***