October 24, 2017

Budaya Malu Versus Seppuku*


Agus Wibowo

Bagi orang Jepang, apalagi dari golongan Samurai, janji atau ikrar berarti kesiapan untuk mati. Sebab, bila janji atau ikrar tidak terpenuhi, keyakinannya menuntut untuk ber-seppuku, membelah perut sendiri dengan sebilah pisau, tanpa perlu paksaan fisik atau ancaman senjata. Bahkan, bila penagih janji mencegahnya pun, kematian akan tetap dijalanani. Bagi mereka mati dengan ksatria jauh lebih baik daripada tidak bisa menaruh muka karena beban rasa malu dan bersalah. Di situlah letak nilai tanggungjawab dan kekesatriaan.

Tentu saja di sini ana nilai lain yang justru jauh lebih penting daripada sekedar kesiapan untuk mati dan kewajiban untuk bunuh diri, yaitu proses sebelum kematian menjadi keharusan, dalam hal ini “waktu yang harus diisi dengan berusaha keras, membanting tulang, memeras keringan, disertai perencanaan yang matang untuk kemudian bisa memenuhi janji.

Eiji Yoshikawa dalam eposnya berjudul Taiko menggambarkan sebuah contoh yang baik tentang hal ini. Ceritanya, ketika masih muda dan masih menjadi pengabdi Gubernur Nobunaga, Hideyoshi (pemersatu Jepang pada abad ke-16 dan kemudian menjadi shogun) berjanji menyelesaikan pembangunan benteng marga Oda dalam tempo tiga hari. Padahal, menurut pemborong semula, pembangunan itu memerlukan waktu minimal 20 hari.

Tak satu pun yang percaya Hideyoshi akan berhasil, malah banyak yang mencibir sambil bersyukur karena akan hilang satu saingan. Gubernur Nobunaga pun membujuknya agar membatalkan janji karena khawatir akan kehilangan pengikut terbaik. Tapi Hideyoshi tetap pada pendiriannya bahwa pembangunan benteng marga Oda bisa selesai dalam tiga hari. Janji Hideyoshi bukanlah sekedar persoalan teknis pembangun konstruksi benteng, melainkan sebuah keharusan bahwa benteng harus selesai dalam tiga hari karena serangan dari lawan akan segera datang. Apabila benteng tidak siap dalam 3 hari, apalagi harus menunggu 20 hari, marga Oda akan tergilas oleh serangan besar dari Klan Imagawa yang menyerang dengan kekuatan 40 ribu pasukan.

Para pekerja pembangunan benteng diajak bekerja keras dan diyakinkan bahwa jika benteng tidak selesai pada waktunya, Marga Oda tidak akan mampu bertahan. Dengan ketulusan dan kemampuan pidatonya yang didukung informasi valid dari para ninja yang melaporkan gerakan pasukan musuh, para pekerja bersedia melanjutkan pekerjaan, disukung ribuan prajurit yang bekerja siang malam, pembangunan benteng Marga Oda selesai tepat dalam tiga hari. Ketika serangan musuh datang, pasukan Samurai Marga Oda berhasil bertahan dan mencapai kemenangan.  
***
Sungguh sangat disayangkan bahwa keteladanan pemersatu wilayah nusantara ini, Gajah Mada, tidak terpelirahara sebagai cerita, dongeng, atau legenda keteladanan. Usaha kerasnya, banting tulang dan mandi keringat yang dijalaninya setelah “Sumpah Palapa” tidak terceritakan dan dijadikan teladan. Pun sikap ksatrianya dengan menarik diri dari dunia politik karena kesalahannya atas peristiwa “Perang Bubat”. Dia rela menjadi penanggung gugat walau sebenarnya peristiwa yang menyebabkan gugurnya Dyah Pitaloka ini bukan atas komandonya sebagai panglima tertinggi.

Dari beberapa contoh kejadian belakangan, bukan Cuma tidak terlembagakannya dan tidak adanya keteladanan budaya tanggungjawab yang terjadi. Pemberangusan budaya tanggungjawab pun terjadi. Pembatalan kemenangan warga Kedungombo oleh tim khusus Mahkamah Agung sangat bisa jadi membuat masyarakat menjadi apatis dengan apa itu tanggung jawab dan lembaga peradilan. Di Maluku Tenggara, di Watlaar, Keu Besar dan Yamdena, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu Skephi menemukan praktek pencerabutan budaya tanggungjawab secara lebih kongkret. Kejadiannya, setelah hutan adat dijadikan hutan lindung oleh Departemen Kehutanan tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat setempat, masyarakat justru menjadi bingung ketika terjadi pencurian kayu atau jenis perusakan hutan lainnya. Sebab, pemeilikan dan tanggungjawab atas atas hutan tersebut telah hilang.

Kini ada sesuatu yang patut disyukuri berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku disiplin serta tanggung jawab di negeri ini. Dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1995 lalu, tatanan sosial yang lebih baik bisa diharapkan. Tapi tentu saja pencanangan itu hanyalah sebuah moment yang tidak bisa berarti “simsalabim” bagi tukang sulap apalagi “kun fayakun”. Sebab, pada saat yang sama dan setelahnya, hingga kini, para sopir angkot masih suka berhenti di sembarang tempat, para kondektur bus kota masih suka tidak membagikan karcis kepada penumpang, beberapa oknum polisi membiarkan pelanggar lalu lintas lewat setelah menerima seceng atau goceng dan sebagainya.

Artinya, masih diperlukan proses yang memakan waktu panjang dan kesabaran sebelum disiplin nasional bisa tercipta. Ini bukan Cuma dalam arti tertib berlalu lintas, tertib antre, atau tidak membuang sampah di sembarang tempat, melainkan juga, dan terlebih, dalam arti terciptanya etos kerja yang penuh kesungguhan dan kerja keras, penghargaan pada waktu, kebiasaan menepati janji, serta sikap dan perilaku penuh tanggungjawab lainnya. Tidak ada cara selain keharusan adanya langkah konkret.

Di sini pencanang dituntut untuk memulai dengan membuat masyarakat bangsa ini mengerti dan memahamiapa itu disiplin. Bukan sekedar dalam tindakan verbal seperti selama ini terjadi. Bukan dengan memobilisasi kalimat-kalimat ajaib menjelang dan sekitar ulang tahun kemerdekaan emas. Melainkan dengan tindakan nyata dan formulai kalimat yang, kata Sapardi Djoko Damono, harus mengandung kekuatan emosional. Kalimat “Dengan semangat 50 tahun RI kita tingkatkan disiplin nasional” tentu tidak akan membuat masyarakat mengerti apa itu disiplin secara empiris, seperti budaya malu yang sekedar terucapkan.

Ada langkah-langkah politik da nada lagkah-langkah budaya. Secara politik adalah tuntutan bagi para pemimpin pemerintahan Negara ini untuk mendisiplinkan para aparat birokrasinya, yang tidak cukup dengan seruan moral. Di sini secara empiris para pemimpin dituntut untuk menunjukkan apa konsekuensi dari sikap dan perilaku disiplin dan sebaliknya. Secara budaya, keteladanan dari para pemimpin merupakan suatu tuntutan mutlak. Sebab, dari sanalah masyarakat yang hendak didisiplinkan tahu dan mengerti apa itu disiplin, bagaimana melaksanakannya, apa konsekuensi menjalankan atau tidak, dan seterusnya.

Yang terakhir, selain dua dimensi di atas, ada dimensi satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran sejarah. Malam masyarakat bangsa ini sangat kelihatan menonjolnya kesadaran momen. Orang baru rame-rame mengecat rumah, membangun pagar dan sebagainya menjelang hari kemerdekaan dan sebagainya.

Itu tidak jauh berbeda dengan cerita Mahapatih Gajah Mada yang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara tanpa terceritakan upaya kerasnya, kecerdikannya, keuletannya –yang membuat masyarakat berpikir ahistoris, tanpa bisa memahami apa itu proses yang harus diisi dengan kerja keras yang berkesinambungan. Dan seperti Ken Arok yang diceritakan bisa menjadi Raja Singasari hanya dengan membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris Ampu Gandring, masyarakat pun terbiasa mengharapkan datangnya keajaiban, nasib, dan keberhasilan yang kebetulan.

* Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Budaya Majalah Matra, edisi bulan Desember 1995.