Kerajaan Mataram dari Runtuhnya Demak sampai Daerah Istimewa Yogyakarta

Judul: Sejarah Panjang Mataram. Penulis: Ardian Kresna. Penerbit: DIVA Press Yogyakarta. Edisi: November 2011.

Setelah hilangnya Kerajaan Majapahit yang eksis di Jawa Timur, berturut-turut muncul tiga kerajaan silih berganti yang berpusat di Jawa Tengah. Pertama Kerajaan Demak yang berpusat Kabupaten Demak saat ini yang sempat dipimpin oleh tiga raja sampai munculnya perebutan kekuasaan setelah tewasnya Sultan Trenggono. Kedua, munculnya Kerajaan Pajang yang dipimpim Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) yang mendapatkan mandat dari Ratu Kalinyamat setelah berhasil memadamkan pemberontakan Adipati Jipang, Aria Penangsang. Ketiga, Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati di wilayah Hutan Mentaok Yogyakarta yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya atas jasanya dalam mengalahkan pasukan Aria Penangsang. 

Sesuai judulnya, buku ini banyak mengulas sejarah Kerajaan Mataram dari masa Panembahan Senopati yang belum menggunakan gelar sultan, masa Sultan Agung raja kedua, masa Sunan Amangkurat I dan Pemberontakan Trunojoyo, dan periode perebutan kekuasaan sampai terbentuk dua kerajaan yaitu Kesunanan yang beepusat Surakarta dan Keaultanan yang berpusat di Yogyakarta. Buku ini juga mengisahkan secara detil terbentuknya daerah otonom di bawah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarya setekah Perjanjian Giyanti yang dibuat antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi dan disetujui oleh Sunan Pakubuwono III. 

Babak sejarah di masa Kerajaan Mataram memiliki sumber sejarah yang jauh berbeda dengan sejarah masa kerajaan Kahuripan sampai Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Mataram bersumber pada catatan yang dibuat oleh beberapa pihak, baik catatan kerajaan, naskah perjanjian maupun catatan dan surat menyurat tentara dan pejabat VOC. Ini sangat berbeda dengan sejarah sampai Kerajaan Majapahit yang sangat mengandalkan prasasti batu yang tertimbun tanah karena dokumen yang tertulis di daun lontar sedikit yang ditemukan. 

Dinamika kehidupan kerajaan dan peristiwa penting banyak yang mencatat, dan bisa dikonfirmasi laporan dan surat menyurat tentara dan pengawai VOC yang bertugas di wilayah Mataram. Peristiwa tragis di awal Sunan Amangkura I dikisahkan dalam buku ini, diantaranya pembunuhan semua pejabat kerajaan di masa Sultan Agung dan pembantaian ribuan ulama yang sangat dihargai dan diistimewakan di masa Sultan Agung. Sunan Amangkurat I digambarkan cukup panjang dan detil, tentang Pemberontakan Trunojoyo yang mendapatkan banyak dukungan, pengungsian Amangkurat I menuju Batavia untuk mendapatkan perlindungan dari VOC, dan janji-janjinya kepada VOC untuk memberikan banyak wilayah, termasuk tanah Parahyangan dan Ujung Timur Jawa yang sempat dikuasai di masa Sultan Agung.

Akhir masa pemerintahan Amangkurat I menjadi titik awal masuknya campur tangan VOC dalam konflik kekuasaan di Kerajaan Mataram. Putra Mahkota Pangeran Adipati Anom yang diangkat menjadi Amangkurat II melanjutkan kebijakan Amangkurat I untuk meminta bantuan VOC untuk menumpas pemberontakan Trunojoyo yang merebut istana Pleret di Surakarta. Sementara Pangeran Puger yang berpihak kepada Trunojoyo menobatkan diri menjadi Raja Mataram menggantikan Amangkurat I dengan Gelar Pakubuwono, sejak saat ini Kerajaan Mataram mempunyai dua raja, yaitu Amangkurat II yang ada di pelarian dan meminta perlindungan ke VOC dan 

Dengan bantuan pasukan VOC, Amangkurat II akhirnya berhasil mengalahkan Trunojoyo, dimana tentara VOC berhasil menangkap Trunojoyo yang memusatkan kekuasaannya di Kediri. Atas jasa besar ini, VOC pun menguasai wilayah Parahyangan dan ujung timur Jawa Timur sampai Blambangan. 

Selain mendapatkan konsesi wilayah yang luas di Pulau Jawa, VOC juga mempunyai ruang lebih besar untuk ikut campur dalam politik di kerajaan Mataram. Intervensi VOC ini kemudian selalu hadir dalam perebutan kekuasaan Mataram di periode berikutnya, sampai puncaknya di Perjanjian Giyanti. 

Perjanjian Giyanti menegaskan pembagian kerajaan Mataram menjadi dua, yang berpusat di Surakarta dengan raja bergelar Pakubuwono dan satu lagi di Yogyakarta dengan raja bergelar Sultan Hamengkubuwono (hal 124). Perjanjian yang dibuat dari perundingan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi dan disetujui Pakubuwono III ini juga meneguhkan kekuasaan VOC untuk intervensi pada dua kerajaan Mataram. Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa pejabat kerajaan harus menyatakan sumpah setia kepada VOC dan pasal 5 menyatakan bahwa sultan akan mengampuni bupati yang memihak Kompeni atau VOC. 

Setelah Perjanjian Giyanti penulis lebih condong menuliskan tentang Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono. Buku ini secara gamblang menjelaskan sejarah Kerajaan Mataram, bahkan sampai masa reformasi, sampai ketika masyarakat DI Yogyakarta melakukan gerakan mempertahankan Keistimewaan Yogyakarta di masa Pemerintahan SBY. Bisa dikatakan, buku ini mengisahkan sejarah kerajaan dengan perspektif dan cara bertutur yang lebih mudah dipahami oleh generasi saat.

Buku ini juga bisa memberikan perspektif lain yang lebih jujur tentang politik devide at impera. Faktanya, seringkali VOC terlibat dalam perebutan kekuasaan oleh salah satu pihak dan bukan sebaliknya. Memecah beah dan menguasai bukanlah monopoli penjajah Belanda melainkan praktek yang dijalankan oleh siapa pun yang terlibat di dalam perebutan kekuasaan, termasuk dalam sistem demokrasi, dimana persaingan perebutan kekuasaan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.