April 27, 2017

Rahasia Sukses Agenda Setting dalam Isu "Keluhan Gaji SBY"

Refleksi tentang Kebebasan Pers di Masa Reformasi

Agus Wibowo

Di awal tahun 2011, media massa di Indonesia ramai dengan berita tentang Presiden SBY mengeluhkan gajinya. Di koran, majalah, media online dan televisi kemudian ramai dengan beragam judul dan angel berita tentang presiden yang mengeluhkan gajinya ini. Ada berita "Sby Presiden Pertama yang Mengeluhkan Gaji", ada pengamat yang melakukan telaah tentang layak tidaknya Presiden SBY mengeluh, bahkan ada berita "Presiden Mengeluhkan Gaji Sangat Memalukan". 

Saya waktu itu sedang dalam perjalanan ke NTT, ke Kab. Timor Tengah Utara tidak melihat televisi dan internet tidak sekuat dan belum tersebar luas seperti sekarang. Refleks saya waktu itu langsung bertanya "benarkah Presiden Sby mengeluhkan gajinya?" Saya lihat di tv menunggu berita tentang peristiwa yang memunculkan berita yang menjadi tranding topik tersebut, tapi tidak ada televisi yang memberitakan peryataan Sby tersebut. Berita yang muncul malah "Gerakan Koin untuk Sby" yang meneguhkan bahwa Preaiden Sby mengeluh. Juga analisis pengamat yang membeberkan fakta bahwa presiden bergaji 60 jutaan sebulan dan diberikan dana taktis 2 miliar perbulan. Televisi, media cetak dan media sosial sepertinya kompak dalam tema “Presiden Mengeluhkan Gaji” dan isu ini sukses memberikan lebel bahwa Presiden Sby suka mengeluh. Ini makin klop dengan predikat lain yang disematkan kepada Sby sebagai presiden (kini mantan presiden) dengan predikat Mr. Prihatin yang suka mengeluh. 
Dalam perjalanan pulang saya bermalam di hotel utk terbang esok pagi, saya mendapatkan akses internet dan bisa browsing dgn laptop saya. Rupanya kesimpulam mengeluh dibangun dari pidato Preaiden Sby di forum Rapat Pimpinan TNI pada 21 Januari 2011. Dalam pidatonya Sby salah satunya menyampaikan bahwa "...gaji TNI belum akan naik, bahkan gaji presiden pun sudah 7 tahun belum naik." Pernyataan ini disimpulkan bahwa Sby mengeluh, kemudan isu "Sby Mengeluhkan Gaji" menenggelamkan pernyataan otentiknya bahwa "gaji TNI tidak naik, seperti gaji presiden juga tidak naik". 
Saya takjub dengan fenomena dimana "pers punya kekuatan membangun isu, mengalahkan insitusi negara -baik yang menempel pada sosok presiden maupun kementerian dan lembaga negara waktu itu. Saya pun membandingkan dengan situasi kehidupan pers yang lemah dan subordinat di masa Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Saya mahfum karena sistem politik banyak berubah, dimana instrume kekuasaan negara di masa Orde Baru sangat kuat untuk memberangus pers, karena ada UU yang membenarkan tindakan negara dan ada institusi negara yang punya wewenang untuk membredel pers yang dianggap merugikan atau mengancam negara atau menentang kebijakan pemerintah apalagi menghina kepala negara. 
Saya pun memahami kebebasan pers di masa Presiden Sby merupakan antitesis dari kondisi pers di masa Presiden Soeharto. Koran, majalah, tabloid dan tv berita seolah beroposisi kepada pemerintah –setidaknya tidak mau menjadi agen Humas bagi pemerintah. Sikap kritis pers tentu saja bagus, tapi menyembunyikan fakta dan mengedepankan kesimpulan adalah hal buruk. Presiden Sby menghadapi oposisi pers dengan sabar dan tidak menggunakan kekuasaan, formal maupun informal. Di tahun 2009, di masa kampanye Pilpres, Sby memang sudah membuktikan bahwa meski dihajar oleh media masa mainstream, dia berhasil menang dalam kontestasi Pilpres secara telak dalam satu putaran. 

Pers di Masa Presiden Jokowi
Kehidupan pers di massa Presiden Jokowi ditandai dengan kondisi yang berbeda dalam relasi antara pers dan pemerintah. Jokowi menjadi media darling sejak jadi gubernur Dki Jakarta, didukung oleh surat kabar terbesar dan tv berita terbesar juga. Setelah dua tahun memerintah Jokowi makin sukses didukung oleh media mainstream terbesar, yaitu Kompas (surat kabar dan tv), Metro TV dan TV One. Kompas sejak lama menyediakan support kepada PDIP yang dipimpin Megawati sedangkan Metro TV dan TV One adalah media massa mainstrram yang dimiliki oleh pimpiman partai politik pendukung pemerintah. 
Ada beberapa media massa yang kritis terhadap pemerintah tapi kekuatan jangkauan dan pengaruhnya di level yang berbeda. Koran oposan sebarannya kecil dan kurang terkenal sedangkan televisi yh kritis mengalokasikan sedikit waktu untuk berita, apalagi untuk membangun wacana utk memenangkan opini publik. Media mainstream dominan bisa memilih fakta dan peristiwa yg sesuai sikap dasar relasi baik dgn pemerintah dan memilih sikap positif pada kebijakan pemerintah dan memilih sikap kritis pada sikap kritis kepada pemerintah.
Media sosial yang memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat kritis yg hanya mendapatkan tempat sempit dan marginal di media massa mainstream. Hal ini memunculkan gap isu dan sikap antara media massa mainstream dan media sosial. Kondisi ini memunculkan drama "media mainstream pro penguasa dan media sosial bergerilya", meski ada jalur ketiga, yaitu media sosial yang nergerilya menempel isu media mainstream. Relasi mutualisme terjadi dalam bentuk media sosial meramaikan isu media mainstream dan media mainstream mengangkat desas desus media sosial sekutu untuk menjadi isu penting di publik.
Kalau di masa Presiden Sby relasi pers dan pemerintah adalah antitesis dari masa Orde Baru, kehidupan pers di massa Prwsiden Jokowi seperti sedang konsolidasi untuk membangun sintesis dimana pers yang kuat boleh terlibat relasi mutualisme dengan pemerintah. Sintesis terbaik yang bisa dihasilkan adalah "pers tidak bisa dikurung dan rentan ditindas oleh pemerintah seperti di massa orde baru dan pera tidak harus selalu kritis, mengabaikan yang baik dan cenderung memanjang lebarkan sisi negatif pemerintah seperti di massa Sby. Sintesis bisa gagal apabila pers menerima lisensi sebagai media formal yang dianggap benar karena dari pemerintah, sedangkan media sosial dan lainnya adalah hoax karena berbeda dengan pemerintah. 

Presiden Sby sudah menunjukkan kekuatannya dalam berdemokrasi dengan tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk menindak pers, bahkan mencegah aparatnya untuk menuntut pers. Presiden Jokowi, dengan dukungan pers yang kuat bisa memberikan makna lebih, tanpa harus kangen pada kekuatan Orde Baru dalam menguasai media massa maupun media sosial. 
Riak kecil kritik dari warga negara sangat penting mendapatkan tempat yang layak untuk sampai ke kepala negara. Tanpa saluran yang layak, kritik hanya akan terlihat jika dalam kumpulan besar yang punya kekuatan merusak dan menumbangkan.