September 04, 2017

Money Politic di Masa Jayabhaya

Pada tahun 1190 Sri Kertajaya naik tahta Kerajaan Kediri menggantikan kakaknya Sri Kameswara yang wafat meninggalkan putra dari permaisuri Sri Kirana yang masih kecil. Sri Kirana tidak terima dan mengadu kepada orang tuanya Raja Jenggala, Sri Maharaja Girindra. Situasi politik di Kerajaan Kediri cepat berubah panas dan berkembang menjadi perang antara Kerajaan Kediri di sisi barat Gunung Kawi dengan Kerajaan Jenggala di sisi timur Gunung Kawi. Pasukan Kerajaan Jenggala menyerang sampai istana Kediri dan berhasil membuat Sri Kertajaya melarikan diri ke daerah Ketandan Sekapat, di Kabupaten Trenggalek saat ini.


Di Daerah ini, Sri Kertajaya mendapatkan perlindungan dari rakyat dan sebagai raja dia berjanji akan memberikan anugerah sima perdikan kepada penduduk setempat. Dengan anugerah ini sebuah daerah akan dibebaskan dari pungutan pajak. Pemberian anugerah ini dituliskan dalam daun lontar yang disimpan oleh kepala desa atau para kepala desa.
Sri Kertajaya akhirnya merebut kembali Istana Kediri, bahkan pasukan yang dipimpin Tunggul Ametung berhasil mengalahkan pasukan Jenggala dan merebut istana kerajaan di Kutaraja. Dalam kondisi aman terkendali, para kepala desa di daerah Ketandan Sekapat menghadap raja dan memohon (bahasa lain dari menagih) Sri Kertajaya untuk mengukuhkan pemberian anugerah sima perdikan sesuai janji raja yang dituliskan di atas daun lontar. Sri Kertajaya, memenuhi janjinya dengan membangun prasasti di Desa Kamulan, salah satu desa di daerah Ketandan Sekapat. Bukti sejarah ini dikenal sebagai Prasasti Kamulan, yang saat ini menjadi koleksi Museum Wajakensis di Kabupaten Tulungagung. Prasasti ini tertulis tanggal 31 Agustus 1194, yang kini mejadi hari Jadi Kabupaten Trenggalek.
Pada tahun 1205, Sri Kertajaya mengalami hal serupa setelah kalah dari pasukan pemberontak Tumapel yang dipimpin Ken Arok. Sri Kertajaya mendapatkan perlindungan dari masyarakat daerah Lawadan dan ia membuat janji serupa, yaitu memberikan anuegrah sima perdikan. Ketika kondisi terkendali, Sri Kertajaya mewujudkan janjinya dengan membangun Prasasti Lawadan untuk mengukuhkan pemberian anugerah sima perdikan kepada daerah Lawadan. Pada prasasti ditulis tanggal 18 November 1205, yang kini menjadi hari jadi Kabupaten Tulungagung. Janji-janji politik Sri Kertajaya pada akhirnya tidak berhasil menyelamatkan dirinya dari Ken Arok yang menaklukkan Kerajaan Kediri pada tahun 1222. 
Janji-janji politik yang dibuat oleh Sri Kertajaya tidak hanya didokumentasikan dalam Prasasti Kamulan dan Prasasti Lawadan. Selain dua prasasti di atas, Sri Kertajaya juga memberikan janji fasilitas bebas pajak kepada desa-desa lain, diantaranya Desa Biri dan Desa Sumberangin. Pemberian janji politik yang diabadikan melalui prasasti juga dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Sri Jayabhaya, Raja Kediri yang pertama kali berhasil menyatukan Kerajaan Jenggala dan Kediri memberikan anugerah sima perdikan kepada penduduk Desa Ngantang dan desa lain di sekitarnya dengan mendirikan Prasasti Ngantang. Prasasti ini ditemukan di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Lebih tua lagi, janji politik yang terdokumentasikan dalam prasasti dibuat oleh Raja Erlangga pendiri Kerajaan Kahuripan. Dalam salah satu ekspasinya ke Kerajaan Hasin di Trenggalek. Pasukan Erlangga bermalam di Desa Baru sebelum penyerangan ke pusat Kerajaan Hasin. Pada kesempatan ini Raja Erlangga berjanji memberikan anugerah sima perdikan yang ditulis di atas lempeng tembaga. Janji ini diwujudkan dengan membangun prasasti batu, yang di dalamnya menerangkan bahwa prasasti ini dibuat berdasarkan naskah yang ada di lempeng tembaga yang disimpan para kepala desa.
Dilihat dengan kacamata sistem demokrasi, janji pembebasan pajak yang dilakukan oleh para raja di atas bisa dipersamakan dengan politik uang atau money politic dalam pemilu, pilpres, pilkada maupun pilkades. Meskipun jenis perangnya berbeda, politik uang yang diberikan mempunyai maksud sama, yaitu mendapatkan dukungan dari rakyat. Di masa monarki janji diberikan agar raja mendapatkan kesetian atau perlindungan dari rakyat, di masa demokrasi janji politik diberikan agar rakyat memberikan mandat memberikan suara.
Meskipun sama, ada perbedaan konsekuensi dalam praktek politik uang yang diberikan oleh raja-raja di masa monarki dengan janji politik uang oleh para politisi. Uang politik yang diberikan oleh politisi lebih bersifat instant, jumlah nominalnya relative kecil dan tidak punya manfaat jangka panjang. Bahkan, karena sudah menunaikan janjinya dalam bentuk uang, politisi bisa tidak menunaikan janjinya sebagaimana digemborkan dalam kampanye. Janji politik raja-raja di masa monarki mempunyai manfaat berjangka lebih panjang. Setelah janji tersebut dikukuhkan dalam bentuk prasasti, masyarakat sebuah desa dapat memanfaatkan hasil pertanian atau hasil kegiatan ekonomi lain tanpa dipotong pajak.
Tidak diketahui pasti bagaimana status sima perdikan setelah terjadi pergantian raja atau penaklukan oleh kerajaan lain. Paling tidak, beberapa prasasti masih tetap ada di tempatnya, bahkan ada yang berkembang seperti dimaksudkan semula, contohnya Prasasti Palah. Prasasti ini dibangun atas perintah Raja Kediri Sri Kertajaya pada tahun 1197 sebagai pengukuhan anugerah sima perdikan berupa tanah untuk dibangun tempat suci. Setelah Kerajaan Kediri ditaklukkan oleh Ken Arok dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari dan kemudian Kerajaan Majapahit, tanah perdikan yang semula diberikan melalui Prasasti Palah terus berkembang menjadi komplek tempat suci, yang sampai kini dikenal sebagai Candi Penataran.

Berkaca dari model komitmen politik di masa monarki, masyarakat yang punya hak pilih perlu memikirkan komitmen jangka panjang daripada sekedar pemberian uang atau barang sebelum pencoblosan. Efek ekonomi dalam jangka panjang dan otonomi yang besar dalam membuat kebijakan sendiri jauh lebih bermanfaat daripada memberikan kekuasaan karena diberikan uang puluhan ribu atau beberapa kilogram beras menjelang pemilihan.***