October 18, 2017

Monarki Tanpa Wilayah dalam Demokrasi di Indonesia

Wawancara RM Bastian Hendro Wibowo, Keturunan Ke-6 Raja Solo Pakubuwono IV

Sistem demokrasi di Indonesia memiliki pondasi monarki dengan sejarah panjang. Siatem monarki ada yang eksis secara fisik dan ada juga yang terlibat dalam proses demokrasi. Keluarga kerajaan, banyak yang menjadi elit daerah. Salah satu keluarga kerajaan yang masih ada kini adalah Keraton Surakarta. Meakipun tidak memiliki status keistimewaan seperti Keaultanan Yogyakarta, keraton Solo masih punya istana, punya raja, dan banyak anggota keluarga yang tinggal dalam benteng Keraton. Untuk mengetahui apakah Keraton Surakarta masih memiliki pengaruh dalam proses demokrasi di Indonesia, redaksi 1000monarki.com melakukan wawancara dengan keturunan keenam raja Solo, Pakubuwono IV, yaitu Raden Mas Bastian Hendro Wibowo. Berikut petikan wawancara.

Menurut anda bagaimana peran politik Keraton Solo saat ini?
Entek, habis. Menurut saya keberhasilan RI dalam kooptasi Solo itu tuntas. Melalui UU PA selesai, kemudian pabrik gula dinasionalisasi. Tanpa sadar diposisikan hanya sebagai cagar budaya. Dulu ada seperti Gusti Giri, tapi sekarang tdak ada. Bahkan di kancah politik daerah tidak bisa bersaing.


Tidak bisa bangkit lagi?
Menurut saya habis, bahka asset-aset tanah juga habis, sudah banyak dijual. Sekarang ini ibaratnya tinggal sisa-sisa, puing-puing. Kejam, tapi begitulah adanya.

Sangat berbeda dengan Kesultanan Jogja..
Intinya kerajaan ada tatanan, ada teritori, ada rakyatnya. Jogja masih punya ketiganya. Kedua, daya tawar Jogja ada dukungan Kerajaan Inggris. Apabila diganggu, Inggris bertindak. Di masa perang kemerdekaan, Ibukota pernah dipindah ke Jogja, Keraton Jogja ini tidak akan diserang oleh Belanda. Paling dikepung, tapi tidak ada peluru yang ditembakkan.

Anda sering pergi daerah, di seluruh Indonesia, bagaimana Anda melihat kehidupan keluarga kerajaan di Daerah? Mereka punya pengaruh kuat meskipun tidak punya teritori jelas seperti Jogja..
Pertama, Karena memang kerajaan-kerajaan kecil, mereka dekat dengan rakyat. Kedua, ini juga masalah jangkauan dari pusat yang jauh. Watak rakyat yang patronistik melihat elit yang dekat mereka dan tidak melihat elit yang jauh di Jakarta. Ini terjadi di Sulawesi, di Sumba, di Maluku Utara. Keluarga Kerajaan sebagai elit daerah dekat dengan rakyat sehingga tetap mempunyai legitimasi politik di mata rakyat.

Apakah mereka dinilai memberikan manfaat kongkret?
Adat istiadat masih dijaga, raja sering tampil dalam banyak upacara adat. Mereka juga manguasai asset tanah yang luas, masih pakai konsep tanah ulayat, tidak tergerus oleh nasionalisasi lahan melalui UU Pembaruan Agraria. Konsentrasi UUPA dulu memang di Pulau Jawa, karena ada Kerajaan Besar, sehingga harus dipotong dengan pengalihan asset. Di Solo adat istiadat juga penting. Celakanya, raja waktu itu di masa Orde Baru, Pakubuwono XII tidak hadir. Dia lebih senang di Jakarta. Rakyat anggap raja tidak peduli.

RM Bastian Hendro Wibowo dari lahir sampai lulus SMA tinggal di dalam komplekbTamtaman, Baluwarti di dalam benteng keraton Surakarta. Dia adalah anak kedua dari 5 anak laki-laki, sama dengan Bima dalam Pandawa. Bahkan wetonnya sama dengan Bima, yaitu Rebo Wage. Di tahun 1983, RM Bastian memberikan kritik keras kepada raja Pakubuwono XII dalam Pisowanan Agung . Intinya kritiknya raja hanya terlalu turuti kesenangan sendiri dan tidak pedulikan rakyat. Sejak peristiwa ini RM Bastian yang waktu ini maaih SMP mendapat julukan baru, yaitu Ki Murdaloka.
Di Keraton Solo beberapa kali terjadi perebutan kekuasaan. Apa yang diperebutkan?
Ya.. sepertinya  1,8 sampai 3 miliar alokasi dana dari APBN dan APBD, untuk dukungan sebagai warisan budaya. Ada juga pabrik gula yang sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah RI, dimana Keraton masih mendapatkan bagian. Mungkin juga status sebagai keraton, dan bisa memberikan status bangsawan.

Indonesia negara republik tapi banyak monarki di bawahnya. Apa kontribusinya?
Mereka terutama jadi simpul-simpul suara dalam mendapatkan suara di pemilihan. Saya punya pertanyaan, "Republik itu kan berarti dikembalikan kepada rakyat". Nah sejauh mana rakyat punya ruang untuk membentuk kebijakan. Yang ada kan elit saja, mereka yang mempunyai kedaulatan. Peran elit bisa dilihat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pilihan elit daerah banyak diikuti oleh pemilik suara. Di Pulau Jawa agak berbeda, peran elit dari keluarga kerajaan tidak begitu kuat.

Apakah ada unsur atau nilai-nilai monarki di dalam partai?
Iya, menurut saya partai politik kental dengan nilai-nilai monarki, yaitu “monarki tanpa wilayah”. Partai dibangun atas kepentingan segolongan, padahal partai adalah kebutuhan publik.

Pendekatan monarki di dalam partai bukannya berguna untuk proses suksesi yang berkualitas?
Masalahnya proses tidak dilakukan melalui penjaringan minat dan bakat melainkan like dan dislike. Ini anakku, putra mahkota. Ada Agus Yudoyono, ada Puan Maharani. Di ormas juga ada, misalnya Yeni Wahid. Mereka punya posisi dan pengaruh kuat dalam kontestasi demokrasi karena pengaruh orang tuanya.

Menurut anda, tetap republik atau membangunkan monarki?
Menurut saya revolusi sosial dulu diselesaikan. Kita belum tuntas. Implikasinya, cepat atau lambat, kita bisa seperti Negara Eropa. Aceh sendiri, Jawa sendiri, ada Sulawesi. Banten Sendiri. Karena proses bernegara yang belum tuntas, karena dianggap mahal dan beresiko banyak korban. Sehingga konflik yang bisa mengarah pada dihasilkannya komitmen, deal antara para pihak, tidak terjadi. Proses yang terjadi tidak seperti itu. Setelah terbentuk satu kekuasaan nasional, dilakukanlah peredaman konflik melalui berbagai upaya. Entitas komponen bangsa, termasuk kerajaan yang ada sebelumnya tidak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan tentang Indonesia. Banyak yang tahunya sudah ada Republik Indonesia dan dipaksa menjadi bagian di dalamnya.***