February 27, 2018

Arie Sujito: Demokrasi Liberal Ada Kelemahan yang Bisa Disubsidi oleh Kearifan Lokal

Wawancara 

Pengantar: Indonesia merupakan negara berbentuk republik, menganut sistem demokrasi, yang memiliki sejarah monarki yang panjang. Bahkan Indonesia lahir dari dukungan kerajaan-kerajaan di nusantara. Saat ini kerajaan dan kesultanan masih eksis dan punya pengaruh dalam politik di Indonesia, khususnya di daerah. Untuk menijau fenomena dan pengaruh monarki dalam demokrasi di Indonesia, redaksi 1000monraki.com melakukan wawancara dengan sosiolog dan pengamat politik, Dr. Arie Sujito, Dosen Pasca Sarjana FISIP Universitas Gajahmada. Berikut hasil wawancaranya:

Bagaimana menurut Anda tentang entitas monarki di dalam demokrasi di Indonesia?
Salah satu problem serius dalam demokrasi di Indonesia adalah corak budaya yang feodal dan patriarki. Kalau kita lihat dalam rentang waktu sejarah di Indonesia,  transformasinya belum tuntas. Tapi itu memang realitas kita. Sejarahnya panjang dan dipelihara pada era kepemimpinan Presiden Suharto, dimana kekuasaan dirancang dengan model sentralistik, otoritarian. Politik sangat personal, semuanya tergantung Suharto. Politik personal ini adalah gaya raja, dimana model kekuasaan yang dia terapkan merupakan pengejawantahan dari corak kultur Jawa.

(Setelah) Orde Baru jatuh, Suharto turun, demokrasi muncul secara teori, transformasi terjadi. Sayangnya demokrasi yang diinstal dalam kultur orde baru menyisakan feodalisme sebagai corak dari onarki dalam demokrasi di Indonesia. Ini memang merupakan ironi. Demokrasi ini sebenarnya merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang ditandai oleh partisipasi publik, yang juga mengontrol kekuasaan yang dipilih. Swicth dari model monarki feodalisme ke demokrasi terjadi transformasi kekuasaan. Cuma, transformasi kebudayaan yang tidak terjadi, masih banyak hal yang mewarnai itu. Sistem pemilu sudah modern, kekuasaan negara formal modern, tapi kultur ewuh pakewuh, patronase politik masih terjadi. Tentu tidak seburuk di masa Suharto.

Bagaimana dengan otonomi daerah dan desentralisasi?
Ada otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, ada perubahan sistem election, pembagian kekuasaan juga jelas. Cuma prakteknya tidak seindah norma-norma konstitusional formal tersebut. Maka dalam politik di Indonesia, mau tidak mau, masih ditandai oleh oligraki. Sebagian besar sentrumnya pada aktor. Di parpol seperti PDIP ada Megawati, di PAN ada Amrin Rais, di Demokrat ada SBY, di Gerindra ada Prabowo. Ini terus melingkar-lingkar. Nesdem pun sebagai partai yang waktu itu mengkampanyekan demokrasi, restorasi, tapi ada peran sentral Surya Paloh. Begitu, demokrasi kita masih dibayang-bayangi corak feodalisme politik yang secara kelembagaan disebut oligarki.

Faktanya dalam pemilihan oleh rakyat langsung, keluarga kerajaan tetap populer dan menang, ada yang jadi kepala daerah, anggota DPD, anggota DPR dan DPRD...?
Karena partainya sendiri. Partai itu kan institusi modern dalam demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah adanya partai yang terlibat dalam election, tapi memang tidak fit in antara sistem demokrasi dengan actor agencies yang memelihara patronase. Yang memburuk sebetulnya adalah ketika partai tidak membangun rancang bangun kaderisasi dan leadership, baik di daerah maupun di pusat, di pemerintahan maupun di parlemen.  Jadinya seolah-olah partai mengalami defisit pemimpin, sehingga dalam pilkada maupun pemilihan anggota DPR/DPR RI dan DPD partai tidak mempromosikan kadernya dalam jangka panjang. Mereka mencari yang lain, yaitu “siapa yang populer dan siapa yang mempunyai uang”. Ini mendangkalkan.

Apakah hal tersebut menjadi masalah?
Orang jadinya tidak punya sensitifitas bahwa pemimpin itu harus melalui proses, tidak instan. Muncul fenomena orang yang sekedar populer, seperti artis, sekedar kaya seperti pengusaha.  Mereka mendekati partai untuk menjadi calon partai, baik menjadi kepala daerah maupun wakil rakyat. Akibatnya popularitas menjadi rujukan. Pemimpin adalah untuk melayani rakyat. Meskipun menjadi prasyarat, apakah popularitas dan uang bisa melayani rakyat? Tidak ada itu. Ini yang saya katakan partai politik tercerabut dari rakyat, karena pemimpin (jadinya) tidak lahir dari rakyat. Mereka yang populer sering muncul di TV, tidak pernah berbuat baik kepada rakyat, tidak pernah membela rakyat, dipoles sedemikian rupa, muncullah politik pencitraan. Orang populer, kalaupun terpilih toh tidak bisa ngapa-ngapain, rakyat kecewa.

Bagaimana pun mereka kan dipilih oleh rakyat?
Mengapa rakyat memilih, karena rakyat disodori pilihan yang dilematis. Memilih salah, kalau tidak memilih sayang, akhirnya rakyat memilih berdasarkan manfaat langsung yang diterima, muncullah money politic. Ini tidak semata-mata kesalahan rakyat, karena rakyat tidak disodori pilihan (yang cocok). Kalau rakyat disodori orang yang baik, punya reputasi dan dipromosikan oleh partai, mungkin rakyat akan memilih itu.

Berkaitan dengan keluarga kerajaan yang masih eksis, ada beberapa raja yang mengadu ke presiden, mereka minta difasilitasi oleh negara untuk menjadi representasi adat dan budaya di daerah. Raja Larantuka misalnya, mengaku sering dimanfaatkan oleh calon kepala daerah, setelah menang mereka diabaikan. Mereka minta restu raja atau sultan agar bisa memenangkan kontestasi pilkada. Bagaimana melihat fenomena ini? Bagaimana kalau keraton dikasih fasilitas formal di daerah?
Selama ini negara mengakui pilar-pilar kebudayaan itu, ada institusi keraton. Ada Kesultanan dan Pakualaman Jogja, Kasunanan Solo, Kasepuhan Cirebon, juga Kesultanan di Maluku. Mereka selama ini mendapatkan dukungan anggaran dari negara, cuma besarannya beda-beda. Ada yang dapat dari pemerintah pusat dan ada yang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah . Cuma masalahnya, menempatkan mereka sebagai apa? Sebagai entitas kebudayaan? Memang butuh recognisi, pengakuan. Kalau ada fenomena para raja menghadap presiden, tergantung misi negara juga. Kalau itu dianggap sebagai cagar budaya, sebagai pilar kebudayaan dalam masyarakat sipil, hal itu positif saja. Cuma di era sekarang kan harus bisa diukur manfaat pengaruhnya.
Ada tarik ulur dalam pelibatan lembaga kebudayaan dalam politik, ada yang setuju dan ada yang tidak. Tapi rata-rata (fenomena) di Indonesia selalu saja, keraton di lokal itu dijadikan nilai, restu dan sebagainya. Supaya, kalau direstui oleh raja akan mendapatkan dukungan rakyat. Masalahnya kan seberapa jauh legitimasi raja di mata sosial, di masyarakat, kemudian menjadi legitimasi di mata politik. Pengaruhnya beda-beda di daerah. Tapi itu tidak ada yang salah, kalau politik menggunakannya. Yang penting adalah akuntabel, tidak manipulatif, Ini PR Kita.

Di Gowa Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah mengambil alih istana dan simbol Kesultanan Gowa. Menurut Anda bagaimana?
Begini, konsepnya adalah mendefinisikan lembaga keraton, otoritasnya adalah otoritas kultural. Semestinya berjalan beriringan saja. Sebagai sistem kenegaraan, tidak perlu itu dicaplok, dia biar hidup bisa berperan untuk pilar kebudayaan, pilar sosial. Kalau itu dikuasai oleh bupati, kalau bupati ada masalah keraton ikut. Ini sama dengan yang terjadi di Jogja, kami punya ide Monarki Konstitusional, dimana keraton terlibat dalam hal-hal strategis saja sebagai simbol masyarakat sipil. Jika ada keputusan pemerintah daerah, seperti APBD, yang merugikan rakyat dia bisa interupsi. Jadi tidak harus memegang langsung dalam eksekusi anggaran. Tapi ini kan punya sejarah yang panjang, tentu berbeda dengan daerah lain.
Karena itu, idealnya, untuk konflik keraton Gowa, menurut saya ditempatkan saja sebagai institusi kebudayaan. Pengaruhnya lebih pada sosial dan kebudayaan, nilai moral etika dan lainnya. Mereka bisa menjadi cagar nilai-nilai lokal yang makin tergerus. Itu bisa lebih awet dan berkelanjutan. Cuma seberapa jauh pengaruhnya. Nah, untuk yang begini ini negara harus mensubsidi. Tugas dan beban negara menjadi lebih ringan. Ketika membangun kebudayaan tidak semata-mata diperankan oleh negara tapi juga oleh kerajaan. Cuma ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa bupati memerankan keduanya, mestinya bupati tidak ke situ.

Keraton juga punya standar nilai, moral dan juga punya metode untuk melahirkan pemimpin, karena punya sejarah panjang. Apakah pemimpin yang lahir dari keraton bisa klop dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia?
Kalau saya melihatnya tidak hitam putih. Keraton dengan kearifan lokal, menjadi faktor dalam mengatasi pola-pola kepemimpinan formal, sebaliknya pola-pola model kerajaan tidak bisa diterapkan dalam institusi publik, karena modelnya feodal, berbasis keturunan, garis genetik, dan melalui pewarisan. Lembaga publik dalam sistem demokrasi kan tidak begitu. Ini tidak bisa dicampur aduk, tapi nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini yang menjadi penjaga gawang adalah mereka (keraton) yang tidak berbenturan dengan demokrasi. Contoh: cara kritik yang tidak harus mengumpat, etika sosial terjaga, sengketa tidak harus ke ranah hukum karena bisa dirembuk atau musyawarah kebudayaan, menjaga perbedaan dengan cara kerukunan, harmoni. Nah, itu kan nilai-nilai yang bisa beriringan dengan demokrasi. Cuma memang tidak semuanya, misalnya raja tidak bisa dikritik, feodal. Karena sikap protes dan kritik merupakan bagian dari demokrasi. Jadi kita pilah saja, mana yang memang fit in dan nyambung dengan demokrasi kita ambil. Demokrasi bukanlah sistem terbaik, tapi merupakan sistem kekuasaan yang paling minim resiko. Kalau kita bisa dialogkan budaya lokal (termasuk keraton) yang hidup di masyarakat dengan demokrasi, mengapa tidak? Sebaliknya juga, hal-hal konservatif yang memelihara otoritarianisme yang tumbuh di kerajaan tidak bisa diterapkan dalam lembaga publik, karena ini demokrasi.

Saya membayangkan, bahwa monarki tidak selalu otoriter dan totaliter, masih ada demokrasi, sepeti di Malaysia, Inggris, Thailand dll. Di sisi lain negara republik tidak selalu menerapkan demokrasi, seperti di Korea Utara atau China. Di Iran bahkan ada tuntutan untuk kembalikan Monarki. Untuk model Indonesia komposisinya bagaimana?
Menurut saya, kita tidak cocok dengan sistem liberal total, tapi tidak mau juga otoritarian. Demokrasi yang bisa tautkan nilai-nilai unversal dengan keIndonesiaan. Jangan ingin mematikan salah satu antara otoritarian atau demokrasi, itu yang tidak bisa. Hal yang penting adalah tentang kemanusiaan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas tidak bisa diabaikan. Cara menyampaikan sesuatu, mungkin perlu menimbang nilai lokal itu. Tapi bukan nilai lokal yang menegasi tumbuhnya partisipasi. Dulu ada demokrasi terpimpin, tapi didistorsi oleh Orde Baru. Saya menyebutnya sebagai demokrasi kontekstual. Ada prinsip-prinsip universal, tapi mempraktekkannya menimbang lokalitas. Di Indonesia geopolitiknya plural, di Aceh ada Syariah di Papua ada noken, dll. Tantangannya bagaimana formulasinya tanpa menghilangkan substansi demokrasi. Indonesia sebenarnya punya praktek demokrasi sebelum demokrasi seperti saat ini. Cuma itu kan dihancurkan oleh Orde Baru. Itu yang perlu kita gali ulang. Konsep musyawarah, mempilih pemimpin melalui pembicaraan, pemimpin harus melindungi rakyat. Ada konsep manunggale kawulo gusti, itu kan konsep bersatunya raja dengan rakyat. Itu praktek berdemokrasi, coma itu tidak hidup. Ketika krisis orde baru tumbang, semua jadi berbalik, muncul demokrasi liberal. Demokrasi liberal ada kelemahan yang bisa disubsidi oleh lokalitas tadi (kearifan lokal).

Saya melihat demokrasi saat ini demokrasi bergerak menjadi anti tesis dari otoritarian di masa orde baru. Ada yang bilang ini kebablasan?
Menurutku, euforia demokrasi di awal reformasi bisa dimaklumi, seperti orang sakit lama baru terbangun, ini sedang menemukan pola. Sama juga Indonesia, juga sedang menemukan pola, ini membutuhkan proses.

Ini sudah 20 tahun lo?
Itu harus berproses, Amerika juga begitu. Bahkan Amerika sekarang mengalami decline. Mereka juga mengalami gejala menarik. Timur Tengah juga sedang mengalami perubahan fundamental. Nah, tidak bisa hitam putih membacanya. Apa yang kita pelajari di masa lalu, juga orde baru yang mengedepankan stabilitas politik. Tapi yang minus adalah keadilan, kesejahteraan dan demokrasi yang tidak ada. Tapi demokrasi juga tidak identik dengan ketidakjelasan. Dalam demokrasi ada ketidak pastian situasi, itu yang harus dibenahi. Stabilitas politik tidak identik dengan otoriter.

Ada yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia kebablasan..
Kalau ada yang menyebut demokrasi Indonesia kebabalasan, sebetulnya bukan kebabalasan. Kita belum menerapkan nilai-nilai demokrasi secara benar. Yang diurusi cenderung masalah teknis, ribut soal kotak suara, jumlah kartu suara, daftar pemilih dan aspek teknis lainnya. Substansinya tidak, misalnya cara mencegah politik uang misalnya. Memang ada upaya, tapi bawaslu tidak punya kekuatan. Memang harus terus menerus ada koreksi, ada dialektika antara tesis, antitesis, terjadi sintesis dan seterusnya. Ini Demokrasi kita terus berproses, dan tidak harus berproses sampai salah satunya hilang. Biar dialog, berikan keraton ruang untuk bicara, karena ini yang saya sebut bahwa demokrasi kita harus diisi dengan kontestasi perspektif. Lokalitas merupakan salah satu perspektif, dimana prinsip-prinsip demokrasi universal berdialog dengan kondisi lokal secara kontekstual. Lokalitas masyarakat Indonesia yang majemuk, yang beragam, harus diperhatian ***